Seputar Jawa Barat

Baru Seumur Jagung, Jabatan Wabup Sumedang Mulai Digoyang

Dirilis oleh - Senin, 23 Desember 2013 | 14:59:09 WIB - 174 kali tayang

Sumedang, fakta-indonesia.com

Baru dilantik seumur jagung yaitu pada 5 Juli lalu, kursi Wakil Bupati Sumedang, Drs. H. Ade Irawan, M.Si. mulai digoyang. Berdasarkan informasi yang dihimpun Fakta Indonesia, persoalan ini muncul saat ditetapkannya E dan N sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cimahi tentang  dugaan tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas anggota DPRD sebesar Rp. 2 miliar yang bersumber dari APBD Kota Cimahi 2011 lalu. Kedua tersangka merupakan staf Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kota Cimahi  sementara Ade Irawan pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi sebelum akhirnya mengemban jabatan sebagai Wakil Bupati Sumedang.

Tindak lanjut  permasalahan dugaan Tipikor ini, DPRD Sumedang akan melakukan klarifikasi menyusul beredarnya rumor  tak sedap tentang Wakil Bupati Sumedang Ade Irawan. Politisi dari Partai Demokrat ini disebut-sebut mempunyai kasus hukum sewaktu menjabat sebagai Ketua DPRD di Kota Cimahi sehingga dikhawatirkan kasus ini membuat warga Sumedang jadi tidak kondusif dan akan memberi citra buruk bagi pemerintahan di Sumedang.

Pengklarifikasian dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Wabup. Sumedang dianggap sangat penting tapi belum tahu bentuk klarifikasinya seperti apa, “ kata Ketua DPRD Sumedang Yaya Widarya.

Sementara itu, apabila dilangsir menurut  PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 131 Ayat (3) yang mengatakan; “Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan paling lambat 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditetapkannya Penjabat Kepala Daerah.” Maka kemungkinan Wabup. Sumedang Ade Irawan menjabat masih kurang dari 6 bulan masa jabatannya akan diberhentikan.

Secara normatif  Wabup. otomatis jadi Bupati melalui sidang paripurna DPRD Sumedang, akan tetapi di DPRD ada fraksi salah satu partai yang memiliki 10 kursi mensyaratkan adanya : Verifikasi Ulang Administratif,  Legitimasi Ulang  (Diduga ada anggapan rakyat memilih calon dari faktor Bupatinya saja, karena bupati Endang Sukandar merupakan tokoh sentral yang paling diminati rakyat), Minta Kejelasan Hukum dari Kejari Cimahi soal Kasus Ade Irawan (Wabup).

Dengan adanya persyaratan tersebut seperti apa yang disarankan fraksi tersebut, seolah pengangkatan Wabup jadi Bupati terhambat. Sedangkan terkait dengan persoalan tersebut tidak semua tugas bupati bisa dilakukan oleh wakil bupati, dan hal apa saja yang bisa dilakukan bupati dan tidak bisa diwakilkan?

Terkait dengan persoalan tersebut, dipertanyakan adanya peraturan dari KPU,  “jika jabatan Bupati dan wakil Bupati kosong maka yang menggantikan adalah calon suara kedua terbanyak terpilih di Pemilukada” (*)